JAKARTA - Upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu terus berlanjut.
Salah satu langkah konkret yang segera diwujudkan adalah pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Program ini menjadi bagian dari komitmen nasional untuk menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas hingga ke wilayah terluar Indonesia.
Komitmen percepatan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut terjalin melalui kerja sama antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah setempat. Kepulauan Aru dipastikan menjadi salah satu daerah yang siap memulai penyelenggaraan sekolah ini dalam waktu dekat.
“Kita bikin komitmen, mari kita percepat penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kita senang sekali kalau disambut dengan semangat, kita juga ikut semangat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Kepulauan Aru Masuk Daftar Daerah Siap Bangun Sekolah Rakyat
Kementerian Sosial mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru termasuk dalam delapan daerah yang telah mengusulkan dan menyatakan kesiapan untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah.
Selain Kepulauan Aru, daerah lain yang mengajukan usulan serupa adalah Kabupaten Aceh Jaya di Aceh, Padang Lawas Utara di Sumatera Utara, Halmahera Tengah di Maluku Utara, Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat, Tegal di Jawa Tengah, Kutai Timur di Kalimantan Timur, serta Tabalong di Kalimantan Selatan.
“Kami menyambut baik antusiasme delapan kepala daerah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing,” kata Saifullah.
Antusiasme pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi pembangunan, mengingat Sekolah Rakyat membutuhkan dukungan kuat dari daerah, terutama dalam penyediaan lahan dan kelengkapan administrasi.
Syarat Lahan Jadi Kunci Percepatan Pembangunan
Menteri Sosial menekankan bahwa percepatan pembangunan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu syarat utama adalah kejelasan status lahan yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan sekolah.
Menurut Saifullah, lahan yang disiapkan harus berstatus milik pemerintah daerah dan tidak dalam kondisi sengketa. Hal ini penting agar proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum di kemudian hari.
Langkah tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dengan menyiapkan lahan seluas 7,6 hektare yang berlokasi di Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru.
“Selama memenuhi syarat, kita bisa cepat untuk menyelenggarakan sekolah yang permanen. Oleh karena itu, semakin cepat tanah ada, semakin cepat dibangun, semakin cepat masyarakat merasakan hadirnya Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, khususnya kelompok Desil 1 hingga Desil 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Melalui Sekolah Rakyat, pemerintah tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga membangun ekosistem pendukung yang menyeluruh bagi keluarga penerima manfaat. Program ini diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan.
Sekolah Rakyat juga dirancang untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan, termasuk daerah kepulauan dan kawasan terpencil seperti Kepulauan Aru.
Integrasi Pendidikan dengan Program Sosial Nasional
Keunikan Sekolah Rakyat terletak pada pendekatan terpadu yang menggabungkan berbagai program unggulan pemerintah. Program ini terintegrasi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Dengan pendekatan tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan anak, tetapi juga memperbaiki kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
Sebagai penyelenggara teknis, Kementerian Sosial melaporkan bahwa hingga saat ini telah terdapat 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Program rintisan tersebut memiliki kapasitas 15.900 siswa dan didukung oleh 2.400 guru serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan.
Sekolah Rakyat rintisan mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA atau sederajat. Keberadaan sekolah-sekolah tersebut menjadi fondasi awal sebelum pembangunan sekolah permanen dilakukan di berbagai daerah, termasuk Kepulauan Aru.
Dengan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah berharap kesenjangan akses pendidikan dapat terus ditekan, sekaligus memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang setara untuk meraih masa depan yang lebih baik.
